Ning Ita Wali Kota Mojokerto Sayangkan Perubahan Regulasi Penyaluran Bansos Sembako

Wali Kota Ning Ita saat meninjau penyerahan bantuan program sembako tunai senilai Rp200 ribu per bulan di kantor Kecamatan Prajurit Kulon, Jumat, 4 Maret 2022. 
Foto : QD/kliktimes.com
Wali Kota Ning Ita saat meninjau penyerahan bantuan program sembako tunai senilai Rp200 ribu per bulan di kantor Kecamatan Prajurit Kulon, Jumat, 4 Maret 2022. Foto : QD/kliktimes.com

KLIKTIMES.COM-KOTA MOJOKERTO- Regulasi penyaluran bantuan program sembako tahun 2022 yang berubah, disayangkan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Lantaran, selain tidak lagi melibatkan e-warung, Pemkot Mojokerto juga tidak diberi tembusan terkait rincian data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

BACA JUGA:

Hal itu disampaikan langsung Ning Ita sapaan akrab Wali Kota Mojokerto ini, saat meninjau penyerahan perdana bantuan program sembako tunai senilai Rp200 ribu perbulan di kantor Kecamatan Prajurit Kulon, Jumat, 4 Maret 2022 siang.

Pemimpin perempuan pertama Kota Mojokerto ini, mengatakan, tahun ini penyerahan bantuan dilakukan di masing-masing kecamatan, sehingga banyak menimbulkan kekacauan.

Disebabkan, jumlah penerima bansos Kota Mojokerto dengan total 18 kelurahan sebanyak 7.900 orang yang tersebar di tiga kecamatan.

"Meskipun luas wilayah kita kecil, tapi jika proses penyalurannya dikumpulkan jadi satu di setiap kantor kecamatan maka jelas akan menimbulkan kerumunan. Apalagi saat ini masih pandemi dan mayoritas jumlah penerima bansos adalah manula. Jadi sangat membahayakan bagi mereka," paparnya.

Ning Ita menambahkan, jika sebelumnya penyerahan bantuan sembako bisa diambil melalui 14 e-warung yang tersebar di 18 kelurahan se Kota Mojokerto. Sehingga, selain lokasi pengambilannya lebih dekat, juga tidak menimbulkan antrean kerumunan.

"Kalau sekarang kan lain, ngambilnya di kantor kecamatan, sehingga jelas saja berkerumun. Karena per-kecamatan memangku enam kelurahan dengan jumlah penerima ribuan," ucapnya.

Selain itu, lanjut Ning Ita, pihaknya dibikin kesulitan saat menerima pertanyaan dan protes warga terkait persoalan distribusi dan sasaran bansos. Sebab pihaknya tidak diberi tembusan terkait rincian siapa saja data penerimanya.

"Kita hanya diberi data glondongan saja, sehingga saat ada protes dari masyarakat, kita kebingungan untuk menindaklanjutinya," ucapnya.

Untuk itu, lanjut Ning Ita, hari ini pihaknya berkirim surat secara resmi ke Kantor Pos untuk meminta data rincian jumlah penerima bansos sembako tahun 2022 se Kota Mojokerto.

Sehingga hal-hal yang perlu dievaluasi kedepan bisa sama-sama diupayakan. "Karena kita ini kan sama-sama di posisi pemerintah, tentu bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat itu tujuan kita," ia memungkasi.(qd)