Ramai Keluhkan Inpres Tentang Persyaratan BPJS Kesehatan untuk Kepengurusan SIM dan STNK

Para driver Ojol yang mengeluhkan sayarat untuk SIM dan STNK sesuai Inpres.

Foto: Lek/kliktimes.com
Para driver Ojol yang mengeluhkan sayarat untuk SIM dan STNK sesuai Inpres. Foto: Lek/kliktimes.com

KLIKTIMES.COM-MALANG- Munculnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada pada 6 Januari 2022 lalu banyak dikeluhkan masyarakat.

BACA JUGA:

Pasalnya, masyarakat wajib ikut dalam keanggotaan BPJS Kesehatan untuk melakukan kepengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Kewajiban yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tersebut dikeluhkan oleh salah satu driver ojek online, Muhammad Rizal (43) yang dinilai membuat driver ojek online (Ojol) semakin tidak berdaya.

"Aturan itu sangat memberatkan, gak semuanya ojol pasti bisa ikut (peserta BPJS Kesehatan), karena gak semua ojol akunnya gacor atau dapat orderan terus, buktinya saya, sejak jam 7 pagi tadi hanya menunduk berharap ada orderan," ucap Rizal, saat ditemui di salah satu sudut di daerah Stasiun Kota Baru, Kota Malang, Senin (28/2/2022).

Terlebih, lanjut Rizal, di saat pandemi Covid-19 seperti ini sangat mempengaruhi penghasilan, sebab pada saat sebelum pandemi penghasilan Ojol bisa mengantongi Rp 300 ribu dalam satu harinya.

"Pendapatan saya turun dratis hingga 70 persen, sekarang hanya Rp 100 ribu saja, itu sudah bagus. Kalau disuruh ngurus BPJS Kesehatan untuk ngurus SIM dan STNK itu memberatkan, sudah orderan sepi, ada jam malam, terus anak kuliah dan sekolah libur," keluhnya.

Terpisah, driver ojol lainnya, Galang (31) menceritakan pengalamannya menjadi peserta BPJS Kesehatan yang tidak serta memudahkan dalam mengurus pengobatan di rumah sakit.

"Saya punya pengalaman. Saya ikut BPJS Kesehatan. Kala itu saya pernah ke rumah sakit mau bayar pakai BPJS bilangnya harus menunggu gak tau menunggu sampai kapan, tapi karena mendesak saya memakai biaya mandiri dan ternyata kamarnya ada. Lah ini jadi BPJS saja dipersulit malah ada kebijakan ini ya malah dipersulit," akunya.

Dengan adanya kebijakan tersebut, lanjut Galang, jelas tambah membuat masyarakat kecil semakin sengsara, dan kebijakan ini hanya membuat rakyat tidak tertib aturan, karena semua driver ojol ini setiap tahunnya pasti mengurus perpanjangan SIM dan STNK.

"Untuk aktif di mitra perusahaan ojek online, STNK harus aktif (hidup). Kalau gak aktif sudah gak bisa. Terus kalau sepeda motor gak baru ya gak bisa. Kami ini tertib mas. Lah ini mau tertib kok malah dipersusah," katanya.

Akan tetapi, tambah Galang, jika memang kebijakan syarat wajib BPJS Kesehatan untuk mengurus SIM dan STNK diterapkan, bakal banyak driver ojol yang akan kehilangan pekerjaanya, karena bakal banyak driver ojol yang tidak berkenan untuk mengurus perpanjangan SIM dan STNK.

"Korelasinya apa loh? Ini mau tertib kok malah dipersusah. Saya harap dipikirkan lagi kebijakan yang gak nyambung ini. Jangan makin mencekik rakyat," tegas pria yang sudah empat tahun menjadi Ojol ini.(lek)