Headline Nasional

ProDem Sebut Sentul City Arogan, Bermodal SIPPT Bermasalah

Sentul city
Ketua Dewan Jaringan Aktivis Pro Demokrasi ( ProDem) Iwan Sumule dan Sekjen M. Mujib Hermani (kanan). Foto: Sirhan Sahri/kliktimes.com

KLIKTIMES.COM-JAKARTA- Jaringan Aktivis Pro Demokrasi ( ProDem) siap melawan PT Sentul City yang telah mempertontonkan sikap arogansi, jumawa dan represif. Karena melakukan intimidasi dan perampasan tanah rakyat yang berada di Kawasan Bojong Koneng Bogor Jawa Barat.

BACA JUGA:

Hal tersebut terungkap dari Ketua Majelis ProDem Iwan Sumule dalam Konferensi Persnya Rabu (15/9/2021) di Rumah Demokrasi Prodem Veteran 26 Jakarta Pusat.

Ia katakan pula, pihaknya menduga surat ijin peruntukan penggunaan tanah ( SIPPT) yang dikeluarkan oleh Gubenur Jawa Barat untuk PT Sentul City itu bermasalah. Sehingga dengan bermodalkan SIPPT tersebut pihak Sentul City melakukan penguasaan tanah rakyat dengan melampaui batas.

” SIPPT hanyalah diperuntukan sebagai pembebasan bukan bukti atas kepemilikan tanah dan bukan surat ijin untuk bertindak arogan dan zalim terhadap rakyat yang punya tanah, ” tegas Iwan di hadapan wartawan.

Lebih lanjut Iwan mengatakan, Pengembang tidak boleh merampas tanah warga dengan alat yang namanya SITTP tersebut,

Jika hal tersebut di lakukan oleh pengembang, berarti pihak Sentul City telah mengabaikan rangkaian proses, prosedur dan subtansi pengalihan hak atas tanah.

ProDem Perjuangka Bojong Koneng

Karena SIPPT Wewenang Gubenur Jawa Barat, Kata Iwan pihaknya akan menemui langsung Gubenur Jabar Ridwan Kamil Jumat 17 September 2021 Pukul 10.00 WIB seperti yang telah dijadwalkan.

” Kami akan minta kejelasan dan mempertegas soal SIPPT yang hal halnya dimiliki Sentul City kepada Gubenur, karena kita melihat proses penerbitan SHGB penuh dengan ketidakwajaran dengan melawan hukum,” Ujarnya.

Ditambahkan, jika HGB dan Sertifikatnya sudah diterbitkan maka markah waris dan segalanya harus di tarik kembali, padahal menurutnya hingga saat ini masih banyak warga yang masih mempunyai hak Garap.

” Termasuk d kawasan rumah Rocky Gerung yang masih memegang surat tersebut, dan tak mungkin juga warga di sekitarnya sebanyak 6000 warga memegang surat leter C,” ungkap Iwan.

Menurut Iwan, minimal masyarakat di desa tersebut minimal harus mendapatkan ganti rugi. Selain itu kata Iwan SHGB bisa terbit jika ada pembebasan lahan kalau ada pembebasan lahan yang dilakukan oleh pihak pengembang.

” Kami akan melakukan langkah politik , baik. Itu juga langkah hukum untuk mengembalikan tanah yang dirampas oleh Sentul City, ” tandasnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Sekjen ProDem Muhammad Mujib Hermani menyampaikan, bahwa perlawanan kepada PT Sentul City bukan kali ini saja. Namun tahun 1993 ProDem juga telah mengadvokasi tanah yang ada di Desa Bojong Koneng tersebut.

Ia juga mengatakan , adanya kebohongan yang dilakukan pihak pengembang. Itu yang diklaim oleh juru bicara Sentul City beberapa waktu lalu bahwa pihaknya telah mempunyai HGB sejak tahun 1994,

” Ini kacau, kita memiliki bukti dan dokumen bahwa pada 27 Maret 2019. Pihak Sentul itu masih mengurus proses SHGB sekitar 60,27 Ha, dan ini akan kita urus,” kata pentolan aktivis asal Sumbawa ini.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa pihaknya telah membentuk tim investigasi yang akan segera bekerja secepatnya. Untuk itu Mujib sapaan akrabnya menegaskan kembali bahwa ProDem bersama Rakyat Bojong Koneng siap melawan sentul City yang telah merampas tanah tanah warga secara sepihak.(ian/cak)