Komisi VIII DPR Minta Distribusi Solar Bersubsidi Diawasi Ketat

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Bambang Haryadi memimpin rapat dengan BPH Migas.
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Bambang Haryadi memimpin rapat dengan BPH Migas.

 

KLIKTIMES.COM – JAKARTA - Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah mengawasi pendistribusian bahan bakar solar bersubsidi diperketat. Itu karena penyaluran solar bersubsidi masih rawan penyelewengan untuk keperluan industri.

 

Selain itu, Komisi VIII DPR menganggap masih banyak oknum yang ingin bermain dalam urusan distribusi solar tersebut. Mengingat ada disparitas harga yang menyolok antara harga solar bersubsidi dengan solar industri

 

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi saat memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR dengan BPH Migas di gedung parlemen Senayan Jakarta, Kamis (23/6/2022).

 

Ia juga menegaskan, selalu ada potensi penyelewengan solar bersubsidi ke sektor industri yang tidak berhak menerimanya. Ini sangat merugikan dan membebani APBN. "Jangan sampai rakyat sulit mengakses solar bersubsidi, karena banyak diselewengkan," kata Bambang.

 

Legislator asal Jawa Timur itu juga mengimbau pemerintah memikirkan daya beli masyarakat yang menurun. Dia berharap pemerintah tetap memberikan subsidi kepada rakyat. "Namun, kita tidak menginginkan subsidi tersebut disalahgunakan untuk mengambil keuntungan, karena ada disvaritas harga antara solar subsidi dan solar industri," ujarnya.

 

Disebutkan, salah satu upaya pemerintah dalam mengawasi BBM bersubsidi adalah dengan digitalisasi SPBU. Dengan perangkat digital yang terpasang di semua SPBU, petugas akan bisa memonitor semua kendaraan yang masuk untuk mengisi bahan bakar. Bahkan ada video analitik yang mencatat pengeluaran BBM di SPBU sekaligus melihat plat kendaraan yang masuk,

 

"Transaksi pembelian dicatat, lengkap dengan nomor polisi dan dimonitor melalui perangkat video analitik. Ini menjadi hal penting dalam mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi," ungkap Bambang.

 

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto juga mendesak pemerintah meningkatkan volume dan besaran subsidi solar dalam APBN 2023. Sebab ia melihat setelah pandemi Covid-19 melandai, kegiatan sektor industri mulai bergerak cepat dan mobilitas masyarakat semakin tinggi. Artinya kebutuhan BBM industri dan transportasi meningkat. Tanpa adanya kenaikan jumlah pasokan, tentu ini akan menimbulkan kerawanan bagi terjadinya kelangkaan BBM.

 

Politisi fraksi PKS ini mengusulkan Pemerintah agar subsidi pada 2023 BBM jenis solar ini dinaikkan dari Rp 500 per liter menjadi Rp 3.500 per liter. Ini untuk menyesuaikan dengan kenaikan ICP (harga minyak mentah Indonesia) yang menyentuh angka USD100 per barel.

 

“Hal ini penting, agar beban kenaikan harga minyak dunia tidak langsung ditimpakan kepada masyarakat berupa kenaikan harga solar. Namun beban tersebut ditanggung Pemerintah yang bertindak sebagai shock absorber atas kenaikan harga energi dunia,” tegasnya. (ian/tya)